Menimbang Ulang Makan Bergizi Gratis: Hentikan Segera Sebelum Korban Terus Berjatuhan
By Admin
Ilustrasi MBG
nusakini.com, Pelaksanaan inisiatif pemenuhan gizi bagi pelajar belakangan ini memasuki fase krisis yang menuntut peninjauan ulang secara menyeluruh dari para pembuat kebijakan. Rentetan insiden gangguan pencernaan yang menimpa puluhan ribu siswa memunculkan desakan agar program ini tidak hanya dievaluasi sistemnya, tetapi juga dipertimbangkan untuk segera dihentikan.
Model penyediaan makanan tersentralisasi dinilai menjadi biang keladi karena memperpanjang durasi distribusi yang berbenturan langsung dengan standar keselamatan medis. "Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya," jelas Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengingatkan batas toleransi suhu.
Tragedi kesehatan massal ini mengindikasikan bahwa niat baik negara berpotensi berubah menjadi petaka manakala sistem logistik pangan dipaksakan beroperasi tanpa fondasi yang matang. Gagasan desentralisasi menuju dapur sekolah memang ditawarkan sebagai jalan keluar, namun kelanjutan kelayakan program raksasa ini mutlak harus diuji kembali demi keselamatan nyawa anak bangsa.
Lebih jauh, besarnya alokasi dana untuk skema pemenuhan nutrisi ini turut memicu kekhawatiran publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kebijakan strategis ini harus dikawal ketat agar tetap berfungsi sebagai instrumen kesehatan masyarakat, bukan dibiarkan menjadi celah atau lahan bancakan anggaran bagi oknum penguasa.
Apabila negara bersikeras melanjutkan program melalui transisi ke dapur sekolah, mitigasi finansial terhadap pengelola fasilitas sentral yang telanjur beroperasi juga harus ditangani secara profesional. "Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini berjalan," ungkap Charles menegaskan pentingnya penyelesaian kompensasi yang tegas dan tidak berlarut-larut.
Keputusan rasional dari pemerintah kini sangat dinanti publik guna mencegah bertambahnya daftar korban di kalangan peserta didik nusantara. Kebijakan publik yang baik harus berani menghentikan sementara operasionalnya apabila terbukti lebih banyak membawa kerugian dibandingkan manfaat nyata di lapangan. (*)